UNDANG-UNDANG KESEHATAN YANG BERKAITAN DENGAN HARKAT ORANG BANYAK, KEMANUSIAAN DAN KESEHATAN

Kalimat pertama Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uraian dari kalimat tersebut termaktub dalam bab III mengenai hak dan kewajiban. Pada pasal 4 berbunyi: setiap orang berhak atas kesehatan dan pada pasal 5: (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dari uraian Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa pemerintah sangat concern terhadap masalah kesehatan ini. Pemerintah mengakui bahwa setiap individu memiliki hak terhadap kesehatan dan kesejahteraannya masing-masing. Setiap orang berhak menjaga dan memelihara kesehatannya, ia juga berhak mendapatkan pertolongan guna memelihara kesehatannya karena hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang melalui kesehatannya adalah hak asasi. Pemerintah juga menjamin kebebasan setiap orang untuk memilih jenis pelayanan yang diinginkan. Setiap orang juga berhak menentukan apakah ia bersedia menerima suatu pelayanan kesehatan atau tidak. Undang-Undang juga mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau. Hal ini mengandung arti bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu bukan berarti harus mahal, maka setiap orang berhak atas keterjangkauan biaya dalam kesehatan. Jika hal ini sudah jelas terdapat dalam Undang-Undang, maka ada baiknya produsen obat-obatan maupun penyedia layanan kesehatan berlomba-lomba untuk senantiasa menyediakan pelayanan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, bukan malah sebaliknya yaitu menaikkan tarif agar pelayanan terlihat berkelas dan bermutu padahal biaya yang dikeluarkan tidak seharusnya sebanyak itu.

Poin berikutnya dari Undang-Undang Kesehatan adalah bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan yang didapatkannya. Semua memiliki kesempatan untuk memperoleh pelayanan yang memadai, tidak ada yang dibedakan baik dari jenis pelayanan maupun biaya yang harus dibayarkan, setidaknya begitulah janji pemerintah dalam Undang-Undang.

Kata selanjutnya yang tidak kalah penting untuk disoroti yaitu “partisipatif”. Kata ini mengandung makna keikutsertaan tiap-tiap lapisan masyarakat dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Tidak hanya tenaga kesehatan saja yang berperan aktif dalam pelayanan kesehatan, namun juga masyarakat sekitar ikut berperan aktif dalam pelayanan ini agar pembangunan kesehatan dapat berjalan dan terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pula kata berkelanjutan yang berarti bahwa pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat merupakan pelayanan yang sifatnya berkesinambungan, tidak putus di tengah jalan guna mewujudkan kesehatan yang sempurna, bebas dari kecacatan.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara dan bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kesehatan adalah investasi atau modal bagi pembangunan negara karena berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah salah satu modal dalam pembangunan sebuah bangsa karena maju mundurnya suatu bangsa sangat bergantung salah satunya pada kualitas sumber daya manusianya.

Manusia adalah perintis dan roda penggerak dalam pembangunan sebuah negara. Dengan ilmunya, manusia dapat menciptakan teknologi untuk mengolah sumber daya alam (SDA). Dengan tenaganya, manusia dapat mengolah langsung SDA tersebut dan menggunakan segenap aset dalam dirinya dengan maksimal. Kesehatan jiwa, raga dan pikiran sangat menentukan keoptimalan hidup manusia. Koordinasi yang baik dari unsur-unsur tersebut dapat terwujud dengan kesehatan yang memadai.

Pembangunan negara sebagaimana yang telah disebutkan di atas tidak lepas dari pembangunan kesehatan di dalamnya. Pembangunan kesehatan ini tidak semata-mata dilakukan pemerintah, namun juga oleh partisipasi aktif masyarakatnya. Hal ini selaras dengan poin-poin sebelumnya yaitu setiap orang diharapkan bertindak partisipatif pada pembangunan kesehatan. Dengan prinsip kerja sama dan koordinasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat, akan mewujudkan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Kedaulatan negara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara dapat berdaulat penuh dengan dukungan penuh pula dari seluruh rakyatnya yang terjamin keamanan dan kesejahteraannya.

Add a comment 24/04/2012
Tag: humani, humaniora [exam]